PENYULUHAN HUKUM BAGI PENGHUNI RUMAH TAHANAN POLRES BONTANG

By January 3, 2017Agenda dan Berita

Dalam rangka mengemban ketentuan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana bunyi pasal 9 bahwa pemberi bantuan hukum berhak menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Maka LBH Unijaya Bontang menjabarkan sebagaimana dasar tersebut di atas melalui program non- litigasi (penyuluhan hukum), serta melaksanakannya di Rumah Tahanan Polres Bontang pada hari Jumat, 5 Februari 2016 dibuka oleh Iptu Bambang S selaku Kasat Tahti Polres Bontang mewakili Ka Polres Bontang, juga ikut hadir Perwira dan Staf Polres Bontang, serta Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) demikian kata pembuka penyuluhan hukum sekaligus pemateri Bantuan Hukum bagi Penghuni Rumah Tahanan Polres Bontang oleh Ketua LBH Unijaya Bontang (Bahrodin, SH, M.Hum).

Dilanjutkan dengan materi Kesadaran Hukum oleh Pemateri yang juga Advokat LBH Unijaya Bontang, Lilik Rukitasari, SH, S.Sos, MH. Mengemukakan topik penyuluhan Hak Individu Dalam Hukum Pidana. Bahwa Fungsi penegakan hukum telah diatur dalam beberapa ketentuan Deklarasi Hak Asasi Manusia, UUD Ne

Leave a Reply